 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kebijakan transportasi nasional. (FOTO; Ist). |
SINYALBEKASI.COM - Kebijakan pemberian kompensasi kepada kusir delman dan sopir angkutan kota (angkot) selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai apresiasi dari kalangan legislatif.
DPRD Jawa Barat menilai langkah tersebut sebagai terobosan strategis dalam mengurangi beban lalu lintas di jalur utama yang selama ini dikenal rawan kemacetan ekstrem.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Abdul Karim, mengungkapkan bahwa pola kemacetan parah yang biasa terjadi di sejumlah titik krusial seperti jalur Bandung–Garut dan Bandung–Cianjur tidak lagi terlihat signifikan pada musim mudik tahun ini.
“Biasanya terjadi kemacetan panjang bahkan hingga berjam-jam, tetapi tahun ini relatif terkendali. Arus kendaraan tetap bergerak dan lebih cepat terurai,” ujarnya saat meninjau wilayah Cianjur, Minggu (29/3/2026).
Menurutnya, salah satu faktor paling menentukan adalah tidak beroperasinya angkot dan delman di jalur protokol, khususnya di kawasan Puncak hingga Cianjur yang selama ini menjadi titik kemacetan paling padat di Jawa Barat.
Kondisi tersebut dinilai berhasil menghilangkan hambatan samping yang selama ini memperlambat laju kendaraan pemudik.
Selain itu, peningkatan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan umum (PJU) juga turut memberikan dampak signifikan. Dengan pencahayaan yang lebih merata, pemudik kini memiliki fleksibilitas waktu perjalanan, tidak lagi terpusat pada siang hari.
Perubahan ini berdampak pada distribusi volume kendaraan yang lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan ekstrem pada jam-jam tertentu.
Meski demikian, DPRD menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, terutama terkait infrastruktur jalan dan pemeliharaan PJU di beberapa wilayah, khususnya di jalur selatan Jawa Barat.
“Program ini sangat efektif dan layak dilanjutkan, namun harus diiringi dengan perbaikan jalan serta lampu penerangan yang masih belum optimal di beberapa titik,” tegas Abdul Karim.
Ke depan, DPRD mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan serupa tidak hanya bersifat temporer, tetapi dapat menjadi model permanen dalam pengelolaan arus mudik.
Langkah ini bahkan dinilai berpotensi menjadi referensi kebijakan transportasi nasional dalam mengatasi kemacetan berbasis pendekatan sosial-ekonomi. (Ant/Red).
